Dampak Pajak Hiburan Tinggi

Wisatawan Lokal Pasti Lirik Liburan Ke Negeri Tetangga

Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Foto: Antara)
Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka – Tingginya pajak jasa hiburan akan melemahkan daya saing sektor pariwisata. Kondisi tersebut berpotensi berdampak luas terhadap perekonomian. Untungnya, Pemerintah menyadari kondisi tersebut dan tengah mengkajinya.

Direktur Center of Eco­nomic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, niat awal menaikkan pajak hi­buran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hiburan.

“Tapi, karena pajaknya ter­lalu tinggi, malah akan banyak pelaku usaha hiburan yang tu­tup sehingga pendapatan pajak bagi daerah jadi tidak maksi­mal,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, Jumat (26/1/2024).

Untuk diketahui, Pemerintah mengenakan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hi­buran tertentu dengan besaran paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Sebe­lumnya, pajak hiburan untuk kategori usaha tersebut hanya dipatok 15 persen.

Pengenaan pajak tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam UU tersebut disebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

Namun khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu seperti diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetap­kan paling rendah 40 persen dan paling tinggi sebesar 75 persen.

Tidak sampai di situ, lanjut Bhima, banyaknya usaha hiburan yang tutup dipastikan bakal menyebabkan meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, industri jasa hiburan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terha­dap aktivitas perekonomian.

“Daya beli masyarakat menu­run karena pendapatan mereka berkurang akibat tidak mempu­nyai pekerjaan. Kondisi ini bisa mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan,” ujarnya.

Bhima meminta, Pemerintah hati-hati dalam merumuskan pajak hiburan. Meskipun pe­mungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) ma­sing-masing, tetapi tarif paling minimum yang mencapai 40 persen akan sangat memberat­kan dunia usaha.

Kenaikan pajak yang tinggi, lanjut dia, juga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di industri pariwisata dalam negeri dengan negara lain.

“Turis pasti akan bergeser, wisatawan domestik pun dari­pada spending di dalam negeri dengan pajak tinggi, mending bayar tiket tetapi bisa mendapat­kan harga dan kualitas yang lebih kompetitif di luar negeri, seperti Thailand, Malaysia misalnya,” tegas Bhima.

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar mengungkapkan, jika dibandingkan dengan negara lain, tarif khusus untuk jenis usaha diskotik, bar, kelab malam, spa dan sejenisnya di Indonesia (UU HKPD) lebih tinggi diban­dingkan dengan negara lain.

Di Thailand, diskotik dan sejenisnya dikenakan dalam ben­tuk cukai dan tarifnya 5 persen. Sedangkan di Malaysia masuk ke dalam service tax dengan tarif 6 persen.

Dalam bentuk tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi, Filipina mengguna­kan sistem tarif PPN multi tarif. Tarif standar PPN di Filipina 12 persen sedangkan untuk diskotik dan sejenisnya 18 persen.

“Di Indonesia, diskotik, kelab malam, dan sejenisnya dikena­kan dalam bentuk pajak daerah dengan tarif minimum sebesar 40 persen. Ini akan berdampak bagi pariwisata, tapi tidak bisa pukul rata bagi setiap daerah,” kata Fajry.

Ia menjelaskan, dalam UU HKPD, kini ada batas tarif mini­mum sebesar 40 persen, dahulu tidak ada. Alhasil, beberapa dae­rah akan mengalami kenaikan tarif yang cukup signifikan.https://asiafyas.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*