BPJamsostek Salurkan Santunan 2,6 Miliar Bagi 44 Petugas Pemilu

Foto: Ist

NANASAPEL.com  Rakyat Merdeka – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dunia.

Santunan diberikan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo kepada 3 perwakilan keluarga petugas Pemilu yang gugur dalam menjalankan tugasnya, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (27/2/2024).

Hadir juga dalam penyerahan tersebut Deputi Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, Anggota Komisioner Bawaslu Herwyn, dan Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin.

Anggoro mengungkapkan, total santunan yang disalurkan kepada ahli waris 44 petugas Pemilu senilai Rp 2,57 miliar.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh stakeholders seperti DPR, Kemenko PMK, Kemenkeu, KSP, Kemendagri, Kemenaker, KPU, Bawaslu serta Pemerintah daerah yang telah memberikan arahan dan kebijakan untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu terlindungi program BPJamsostek,” kata Anggoro.

Anggoro mengakui, walaupun keluarga mendapatkan santunan tentu tidak dapat menggantikan sosok yang telah berpulang.

Namun setidaknya, santunan yang diberikan ini bentuk tanggung jawab negara yang harus disampaikan.

“Khususnya kepada anak, mereka mendapatkan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi,” ujarnya.

Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BP Jamsostek selama satu hari.

Nasib naas menimpa almarhum dan menyebabkan dirinya meninggal dunia di saat kegiatan Pemilu berlangsung.

Ahli waris Teguh Joko Pratikno mendapatkan santunan sebesar Rp 254 juta yang terdiri dari santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan manfaat beasiswa untuk kedua anak almarhum sejak TK hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan data, hingga 26 Februari 2024 petugas KPU dan Bawaslu yang menjadi peserta BPJamsostek sebanyak 1,1 juta orang.

Sementara,Muhadjir mengatakan, terdaftarnya petugas pemilu ke dalam program BPJamsostek menjadi sebuah keharusan karena kemungkinan risiko yang besar terjadi selama melaksanakan tugas, sehingga pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas.

“Sebuah langkah terobosan dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya di mana para petugas tidak mendapatkan jaminan, baik jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mulai Pemilu 2024 ini petugas ad hoc mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Muhadjir.

Ia menambahkan, terlindunginya petugas ad hoc Pemilu ke dalam BPJamsostek sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek.

Untuk itu, Muhadjir mengimbau agar Inpres tersebut menjadi perhatian khusus terutama bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

Senada, Abetnego mengatakan, Kantor Staf Presiden memberikan dukungan terhadap beberapa isu utama prioritas yang memang dikendalikan di Kemenko PMK.

Yaitu, optimalisasi jaminan sosial kesehatan dan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, dua hal ini dirumuskan oleh Presiden Jokowi.

“Perlindungan sosial ini diperlukan untuk mencegah semaksimal mungkin kalau ada kejadian kita tidak jatuh miskin sejauh-jauhnya ke bawah. Ini merupakan strategi kita bagaimana masyarakat tidak jatuh miskin ketika masalah kesehatan dan kematian terjadi saat menjalankan tugas,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*