Bamsoet Jadi Dosen Tetap S3 Ilmu Hukum Universitas Trisakti

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan depan), dalam silaturahmi bersama Dekan, Wakil Dekan, dan para dosen serta staf pengajar Fakutas Hukum Universitas Trisakti, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat (8/3). (Foto: Istimewa)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan depan), dalam silaturahmi bersama Dekan, Wakil Dekan, dan para dosen serta staf pengajar Fakutas Hukum Universitas Trisakti, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat (8/3). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), mulai Maret 2024 menjadi Dosen Tetap Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Trisakti. Dia mengajar dua mata kuliah, yakni Filsafat Hukum Tata Negara serta Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi.

Kata Bamsoet, sebuah kehormatan bisa bergabung dalam keluarga besar Universitas Trisakti untuk turut berkontribusi memberikan berbagai pengetahuan seputar dunia hukum dari sisi teori maupun praktik. Menurutnya, mata kuliah ini sesuai dengan pengalaman dan ilmunya.

“Sesuai pengalaman saya sebagai Ketua Komisi III DPR yang membidangi bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, Ketua DPR, dan kini Ketua MPR, maupun profesi lain saya sebagai pengusaha yang terlibat dalam berbagai sektor perekonomian serta advokat non aktif, karena telah menyelesaikan ujian kompetensi dasar profesi advokat yang diselenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI),” ujar Bamsoet, usai silaturahmi bersama Dekan, Wakil Dekan, dan para dosen serta staf pengajar Fakutas Hukum Universitas Trisakti, di Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat (8/3).

Turut hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Siti Nurbaiti, Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti Endang Pandamdari, dan Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti Irene Eka Sihombing.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, keberadaan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri nasional saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan dunia internasional. Didukung kurikulum yang selalu sejalan dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan pasar yang terus berkembang, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya alam yang unggul serta suasana akademik yang baik.

“Sehingga lulusan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti mampu mengembangkan ilmu hukum, berwawasan internasional dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, kooperatif, inovatif, mandiri, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini menerangkan, masih terdapat banyak hal yang bisa dikaji lebih jauh terkait hukum ketatanegaraan maupun dalam hal keterkaitan hukum dan ekonomi, yang nanti akan dielaborasi dalam berbagai pertemuan kuliah. Misalnya terkait perlu tidaknya pemberlakuan doktrin struktur dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

Doktrin struktur dasar, sambung Bamsoet, menyangkut ketentuan yang tidak dapat diubah, baik oleh MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI Tahun 1945, Indonesia hanya mempunyai satu ketentuan yang tidak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5.

“Sedangkan negara seperti India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer,” pungkas Bamsoet.https://buerinas.com/

LSM Penjara 1 Soroti State Capture Corruption Dalam Politik dan Bisnis Modern

Ketua Umum LSM Penjara 1 Arifin. (Foto: Ist)
Ketua Umum LSM Penjara 1 Arifin. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – LSM Penjara 1, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan advokasi transparansi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena korupsi state capture corruption. 

Ketua Umum LSM Penjara 1 Arifin, mengatakan, berbeda dari korupsi administratif konvensional yang melibatkan suap atau uang pelicin, state capture corruption terjadi melalui manipulasi peraturan dan kebijakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

“Caranya mempengaruhi kebijakan publik dan distribusi sumber daya negara secara tidak adil,” kata Arifin, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/3/2024).

Kata dia, Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi korupsi jenis ini. Melalui payung hukum dan pengambilalihan kewenangan kementerian strategis, ada celah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korupsi ini terjadi, terutama menjelang pemilu. 

“Fenomena ini, yang direncanakan jauh hari, bertujuan mengumpulkan dana melalui aktivitas ilegal yang kemudian dilegalkan,” ungkapnya. 

Arifin menduga skema korupsi state capture corruption melibatkan para elite partai politik dan pemilik modal yang menggunakan kekuasaan politik untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan diri sendiri dan para pemilik bisnis. 

“Akar masalah korupsi ini adalah biaya pemilu yang tinggi, karena partai dan calon memerlukan dana besar. Seringkali biaya besar itu dikumpulkan melalui cara ilegal yang sebenarnya mengancam demokrasi dan keadilan sosial,” ujarnya. 

Arifin menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya para pelaku usaha telah masuk ke dalam ranah politik. Karena itu, Arifin menekankan perlunya reformasi sistemik dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.

Sekadar informasi saja, LSM Penjara 1 adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan bisnis. 

LSM ini berupaya mengembangkan kesadaran masyarakat dan mendorong reformasi kebijakan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder, LSM Penjara 1 berkomitmen untuk memperkuat integritas institusi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan tata kelola negara, serta mengadvokasi untuk perubahan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan korupsi state capture corruption. https://buerinas.com/

Peserta Bank Himbara Hingga DPR Komisi VI

Besok Dibuka Bos PSSI Erick Thohir, Tendangan Merdeka Fun Football Dijamin Seru

Tendangan Merdeka Fun Football akan digelar di Brilian Stadium Jakarta, Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8). (Foto: Istimewa)
Tendangan Merdeka Fun Football akan digelar di Brilian Stadium Jakarta, Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/8). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Harian Rakyat Merdeka akan menggelar event Tendangan Merdeka Fun Football, Sabtu (12/8) besok. Ini merupakan salah satu event dari rangkaian acara menyemarakkan Ulang Tahun Rakyat Merdeka yang ke-24.

“Kegiatan fun football ini diharapkan bisa memperkuat kerja sama, persahabatan dan kehangatan antara Rakyat Merdeka dengan para relasi dan sahabat,” ungkap Ketua Pelaksana Tendangan Merdeka Fun Football, Supratman, Jumat (11/8).

Event ini juga digelar dalam rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78.

Empat tim direncanakan memeriahkan fun football ini. Yakni tim dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi VI DPR RI, serta tim dari Rakyat Merdeka.

Acara yang akan dihelat di Brilian Stadium Jakarta, Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan ini juga bakal dimeriahkan dengan beberapa games menarik.

Rencananya, selain dihadiri jajaran direksi dan karyawan Rakyat Merdeka, Tendangan Merdeka Fun Football juga bakal dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga (MenporaDito Ariotedjo.

Selain itu, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza dan perwakilan anggota Komisi VI, Direktur Utama BRI Sunarso dan jajaran direksi, perwakilan dan jajaran direksi BNI, BTN, Mandiri, serta BSI.

Tendangan Merdeka Fun Football juga dimeriahkan oleh kehadiran sejumlah eks pemain Timnas Indonesia seperti Ismed Sofyan, Pery Sandria, Ellie Aiboy, Rahmat Affandi, dan Budi Sudarsono.

“Tendangan Merdeka Fun Football ini memperebutkan sejumlah piala dan hadiah. Tapi yang paling penting, fun dan tali silaturahmi semakin kuat,” pungkas Supratman.

Garuda Menang Di Tingkat Banding Paris Atas Gugatan Greylag Group

Garuda Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka – Pengadilan Tingkat Banding Paris menolak permohonan banding yang diajukan oleh Greylag Group atas Putusan Paris Commercial Court tertanggal 9 Februari 2023. Garuda berharap putusan ini meningkatkan kepercayaan para stakeholder pasar modal terhadap bisnis Garuda Indonesia di masa depan. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, putusan tersebut memperkuat payung hukum bagi Garuda dalam melakukan restrukturisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. 

“Putusan ini merupakan salah satu wujud penguatan landasan hukum Garuda Indonesia dalam memastikan kepentingan kreditur terkait kepastian pemenuhan kewajiban usaha, sejalan dengan telah disahkannya perjanjian perdamaian di proses PKPU oleh otoritas hukum terkait pada 2022,” kata Irfan, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2/2024).

Irfan melanjutkan, dengan ketetapan hukum tersebut, pihaknya kini fokus untuk memastikan misi transformasi dan upaya pemenuhan kewajiban Garuda Indonesia sebagaimana yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur berlangsung optimal. 

Irfan menambahkan sejalan dengan komitmen Garuda Indonesia untuk memastikan proses pemulihan berlangsung on the track, komunikasi intensif juga terus dilakukan bersama para regulator untuk memastikan proses pemenuhan kewajiban usaha lainnya tetap terjaga secara comply dan prudent. 

“Adanya berbagai ketetapan hukum tersebut tentunya menjadi fundamental penting langkah restrukturisasi yang dijalankan dengan berlandaskan pada koridor hukum yang berlaku,” ujarnya. 

Irfan menekankan bahwa kesepakatan yang diraih dalam tahapan PKPU merupakan wujud komitmen, dukungan, dan konsensus seluruh pihak dalam memastikan pemenuhan kewajiban usaha Garuda Indonesia dapat berjalan secara optimal serta proporsional. Hal tersebut dilandasi dengan dasar keyakinan yang sama atas keberlanjutan outlook kinerja Garuda Indonesia di masa mendatang.

Irfan mengatakan, pihaknya menyikapi dengan serius dan sangat menyayangkan adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas, yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat. 

“Fokus kami saat ini adalah memastikan langkah akselerasi kinerja berjalan selaras dengan misi memastikan nilai kolaborasi bisnis yang optimal bersama seluruh mitra usaha termasuk bagi seluruh kreditur Garuda Indonesia,” jelas Irfan.

Ia pun berharap putusan tersebut dapat turut meningkatkan kepercayaan para stakeholder pasar modal terhadap outlook positif bisnis Garuda Indonesia ke depannya. 

“Dengan indikator kinerja keuangan yang semakin membaik, utamanya melalui pertumbuhan pendapatan, proses pemulihan kinerja kami harapkan secara bertahap dapat terus tumbuh positif secara konsisten,” tutup Irfan.

Seperti diketahui, bisnis Garuda sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. Jumlah penumpang yang menurun membuat pendapatan Garuda menurun, sementara utang semakin membengkak. Menghadapi kondisi tersebut, Garuda memulai proses restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses restrukturisasi ini dimulai Garuda sejak 2021 dengan melibatkan lebih dari 800 pihak kreditur yang meliputi institusi pemerintahan, BUMN dan afiliasinya, perbankan, lessor, pabrikan pesawat, dan lain-lain. 

Upaya restrukturisasi itu mendapat sejumlah gugatan termasuk oleh Greylag Entities. Namun gugatan yang dilayangkan ke Paris Commercial Court pada 2022 dinyatakan tidak dapat diterima. Greylag lalu mengajukan banding terhadap putusan “Judicial Release” yang diajukan oleh GIHF atas langkah hukum yang ditempuh lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446 terkait pada tahun 2022 lalu mengenai “Provisional Attachment” atau sita sementara rekening GIHF. Namun pengadilan banding Paris menolak gugatan tersebut. 

Lebih lanjut, gugatan Winding Up Application di mana Supreme Court New South Wales, Australia juga telah memberikan putusan terhadap gugatan tersebut berupa penghentian proses tersebut. 

Selain itu, terkait upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung di mana upaya hukum kasasi tersebut juga telah dimenangkan oleh Perusahaan. 

Penguatan landasan hukum tersebut turut diperkuat dengan telah menangnya Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (“GIHF”) dalam perkara Judicial Release dan selanjutnya memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sebesar €80.000 kepada GIHF melalui putusan yang resmi ditetapkan pada 22 Februari 2024.https://buerinas.com/

Kunci Sukses Belajar Online: Perlu Kemampuan Literasi dan Etika Digital

Flyer webinar literasi digital yang digelar Kemenkominfo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat, di Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (28/2). (Foto: Istimewa)

NANASAPEL.com  Rakyat Merdeka – Seperti halnya dunia nyata, di dunia maya juga berlaku etika digital. Ruang lingkup etika dunia maya meliputi kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kebijakan. Agar sukses belajar online, pengguna digital perlu kemampuan literasi dan etika digital.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Salim Muhaimin saat menjadi narasumber dalam webinar literasi digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat, di Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (28/2).

Salim mengatakan, pentingnya penerapan etika karena dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural. Dengan media digital, setiap warganet berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang melintasi batas geografis dan budaya.

”Interaksi antar-budaya dapat menciptakan standar baru tentang etika. Maka, segala aktivitas digital–di ruang digital dan menggunakan media digital–memerlukan etika digital,” tutur Salim, dalam diskusi yang dipandu moderator Iin Mendah Mulyani tersebut.

Dalam diskusi virtual bertajuk ”Sukses Belajar Online dengan Kemampuan Literasi Digital” tersebut, Salim mengingatkan pentingnya kompetensi literasi terkait netiket atau etiket berinternet. Yakni, kemampuan mengakses informasi sesuai netiket, menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi, dan memahami netiket upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital.

”Selain itu, juga kompetensi memproduksi dan mendistribusikan informasi, memverifikasi pesan sesuai dengan standar netiket, berpartisipasi membangun relasi sosial, berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital,” imbuh Salim.

Dalam diskusi untuk tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu, Salim berpesan agar para pendidik mampu menjadi teladan bagi siswa dan menghindari konten yang bersifat negatif. ”Misalnya, perjudian, pornografi, penghinaan, dan pencemaran nama baik,” pungkas Salim.

Dari perspektif keamanan digital, dosen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Dyah Perwita menambahkan, seorang tenaga pendidik idealnya harus mengerti proteksi data digital. Yakni, perlindungan data pribadi, keamanan daring, dan privasi individu.

”Contoh data pribadi, misalnya nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, dan alamat. Sedangkan keamanan daring meliputi bidang pendidikan, yakni keamanan menyimpan data, foto maupun perlindungan privasi online. Penting untuk membuat proteksi data dengan password,” imbuh Dyah Perwita.

Sementara, trainer adopsi digital Imam Wicaksono berpesan, tenaga pendidik perlu memiliki kompetensi cakap literasi digital. ”Selain meningkatkan kualitas sumber daya, kompetensi literasi digital juga menumbuhkan rasa keingintahuan akan ilmu pengetahuan, dan membetuk pribadi yang kreatif, inovatif, dan senantiasa berpikir kritis,” jelasnya.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program Kemenkominfo ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Meningkatkan kecakapan warga masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital amat penting. Sebab, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 juta jiwa penduduk Indonesia.

Mengutip survei yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Dibandingkan periode sebelumnya, ada peningkatan 1,4 persen. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8 persen. Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023.https://buerinas.com/

BPJamsostek Salurkan Santunan 2,6 Miliar Bagi 44 Petugas Pemilu

Foto: Ist

NANASAPEL.com  Rakyat Merdeka – Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberikan santunan kepada 44 ahli waris petugas ad hoc Pemilu 2024 yang meninggal dunia.

Santunan diberikan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo kepada 3 perwakilan keluarga petugas Pemilu yang gugur dalam menjalankan tugasnya, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (27/2/2024).

Hadir juga dalam penyerahan tersebut Deputi Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, Anggota Komisioner Bawaslu Herwyn, dan Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin.

Anggoro mengungkapkan, total santunan yang disalurkan kepada ahli waris 44 petugas Pemilu senilai Rp 2,57 miliar.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh stakeholders seperti DPR, Kemenko PMK, Kemenkeu, KSP, Kemendagri, Kemenaker, KPU, Bawaslu serta Pemerintah daerah yang telah memberikan arahan dan kebijakan untuk memastikan seluruh petugas penyelenggara pemilu terlindungi program BPJamsostek,” kata Anggoro.

Anggoro mengakui, walaupun keluarga mendapatkan santunan tentu tidak dapat menggantikan sosok yang telah berpulang.

Namun setidaknya, santunan yang diberikan ini bentuk tanggung jawab negara yang harus disampaikan.

“Khususnya kepada anak, mereka mendapatkan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi,” ujarnya.

Dari ketiga ahli waris yang mendapatkan santunan, tercatat salah satu peserta atas nama Teguh Joko Pratikno baru mengikuti program BP Jamsostek selama satu hari.

Nasib naas menimpa almarhum dan menyebabkan dirinya meninggal dunia di saat kegiatan Pemilu berlangsung.

Ahli waris Teguh Joko Pratikno mendapatkan santunan sebesar Rp 254 juta yang terdiri dari santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan manfaat beasiswa untuk kedua anak almarhum sejak TK hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan data, hingga 26 Februari 2024 petugas KPU dan Bawaslu yang menjadi peserta BPJamsostek sebanyak 1,1 juta orang.

Sementara,Muhadjir mengatakan, terdaftarnya petugas pemilu ke dalam program BPJamsostek menjadi sebuah keharusan karena kemungkinan risiko yang besar terjadi selama melaksanakan tugas, sehingga pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas.

“Sebuah langkah terobosan dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya di mana para petugas tidak mendapatkan jaminan, baik jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mulai Pemilu 2024 ini petugas ad hoc mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Muhadjir.

Ia menambahkan, terlindunginya petugas ad hoc Pemilu ke dalam BPJamsostek sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jamsostek.

Untuk itu, Muhadjir mengimbau agar Inpres tersebut menjadi perhatian khusus terutama bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang.

Senada, Abetnego mengatakan, Kantor Staf Presiden memberikan dukungan terhadap beberapa isu utama prioritas yang memang dikendalikan di Kemenko PMK.

Yaitu, optimalisasi jaminan sosial kesehatan dan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, dua hal ini dirumuskan oleh Presiden Jokowi.

“Perlindungan sosial ini diperlukan untuk mencegah semaksimal mungkin kalau ada kejadian kita tidak jatuh miskin sejauh-jauhnya ke bawah. Ini merupakan strategi kita bagaimana masyarakat tidak jatuh miskin ketika masalah kesehatan dan kematian terjadi saat menjalankan tugas,” ucapnya.

JMI DKI Jakarta: Penyelenggara Pemilu Pejuang Demokrasi

Jaringan Muda Indonesia (JMI) DKI Jakarta) menggelar aksi simpatik di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (26/2/2024). Foto: Istimewa

NANASAPEL.com  Rakyat Merdeka – Jaringan Muda Indonesia (JMI) DKI Jakarta) menggelar aksi simpatik di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (26/2/2024).

JMI DKI Jakarta mengapresiasi para penyelenggara Pemilu 2024 yang telah menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini dengan damai dan lancar.

“Pilpres dan Pileg yang baru kita lewati berjalan lancar. Jaringan Muda Indonesia berterima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan agenda Pemilu ini dengan aman dan damai,” kata Rifqi, Koordinator Aksi saat menyampaikan orasinya.

JMI sebagai salah satu garda terdepan mengawal kontestasi Pemilu agar tidak ada isu-isu yang menciderai kebangsaan, akan terus mengawal hasil Pemilu yang akan diumumkan resmi 20 Maret 2024 mendatang.

“Jangan sampai ada isu yang mengganggu pelaksanaan penghitungan suara oleh KPU. Kita harus pantau bersama,” ajaknya.

Diingatkan, dengan banyaknya isu dan narasi negatif seputar Pemilu, pihaknya memastikan akan mendukung penuh hasil yang akan ditetapkan oleh KPU.

“Serta membantu menjaga stabilitas sosial masyarakat. Ini penting demi keberlangsungan keutuhan NKRI,” tegasnya.

Dalam aksinya, JMI DKI Jakarta memberikan plakat penghargaan kepada KPU DKI Jakarta. Plakat tersebut bertuliskan KPU, Pejuang Demokrasi dan diterima langsung oleh Komisioner KPU DKI Jakarta, Doddy Wijaya.https://buerinas.com/

Mabuk, Penumpang Ngamuk Di Pesawat

Pramugara menahan pria mabuk yang berbuat onar di pesawat. Foto: DOK DAILY MAIL
Pramugara menahan pria mabuk yang berbuat onar di pesawat. Foto: DOK DAILY MAIL

RM.id  Rakyat Merdeka – Seorang penumpang pe­sawat maskapai penerbangan EasyJet yang diduga sedang mabuk, tampak ngamuk.

Sebuah video yang diper­oleh Daily Mail menunjukkan seorang penumpang pria berteriak, bersumpah dan mengancam penumpang dan staf, saat dia ditahan oleh seorang anggota kabin di penerbangan EJU7670 dari Glasgow, Skotlandia ke Lisabon, Portugal, 6 Februari 2024.

Seorang saksi mata mengatakan, insiden itu terjadi setelah lepas landas ketika pria itu mulai minum anggur merah. Dicurigai, penumpang itu sudah mabuk sebelum naik pesawat.

“Pria itu kemudian mencoba menjabat tangan beberapa penumpang. Ia juga mencoba mencium penumpang pria lain,” kata saksi mata itu.

Bahkan ketika polisi datang untuk membawanya pergi, ia berusaha melawan. Butuh 35 menit bagi aparat untuk men­jinakkannya.

“Meskipun insiden seperti ini jarang terjadi, kami sangat serius menanganinya dan ti­dak mentolerir perilaku kasar atau mengancam terhadap awak kabin atau penumpang lain,” pungkas juru bicara Easyjet. https://buerinas.com/

Kemenag Tunda Pengumuman Hasil Seleksi PPIH Arab Saudi 2024 Besok, Ini Alasannya

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. (Foto: Kemenag)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pengumuman hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M tingkat pusat, yang semula dijadwalkan besok, (26/2) mengalami penundaan. 

Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, menjelaskan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh sejumlah persiapan yang masih perlu diselesaikan.

“Ini khusus untuk PPIH Arab Saudi atau petugas non kloter yang tidak mendampingi langsung jemaah haji,” kata Anna Hasbie, dilansir laman Kemenag.

Hasil seleksi PPIH ini sedianya diumumkan besok, yakni Senin (26/2/2024). 

Seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat dimulai dengan proses pendaftaran dan seleksi berkas pada tanggal 11-19 Januari 2024.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui Pusaka Superapps Kementerian Agama. Peserta yang lolos verifikasi berkas kemudian mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 25 Januari 2024.

“Pengumuman hasil seleksi ini akan diinformasikan kemudian,” jelas Anna Hasbie.

Sementara itu, untuk petugas kloter, Anna menyatakan bahwa mereka saat ini sudah mulai mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Program ini diselenggarakan oleh masing-masing Embarkasi Haji.

“Bimtek petugas kloter sudah mulai berjalan di masing-masing embarkasi haji dari 19 Februari – 4 Maret 2024. Mereka disiapkan untuk menjadi petugas profesional sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada jemaah,” ungkap Anna.

“Tahun ini, Kemenag masih mengusung semangat Haji Ramah Lansia,” sambungnya.

Selain Bimtek Petugas Kloter, Ditjen PHU terus melakukan beragam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Di dalam negeri, pelunasan tahap I telah ditutup pada 23 Februari 2024, dengan total 200.601 jemaah reguler yang telah melunasi biaya haji.

“Masih terdapat sisa kuota, sehingga dibuka pelunasan tahap II pada 13 – 26 Maret 2024,” kata Anna Hasbie.

Di luar negeri, Tim Ditjen PHU sedang bekerja keras dalam persiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, mencakup layanan konsumsi, transportasi, dan akomodasi. 

Tim ini juga tengah menggelar seleksi mahasiswa/mukimin di Timur Tengah/Arab Saudi.

“Saat ini juga sedang digelar seleksi mahasiswa atau mukimin di timur tengah atau Arab Saudi,” tandas Anna Hasbie.https://buerinas.com/

Mahfud Pastikan, Hak Angket Tak Bakal Ubah Hasil Pemilu

Cawapres 03 Mahfud MD (Foto: Instagram)
Cawapres 03 Mahfud MD (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka – Cawapres 03 Mahfud MD memastikan, hak angket tidak akan mengubah hasil Pemilu. Menurutnya, hak angket hanya bisa digunakan untuk pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menjelaskan, hak angket terkait Pemilu hanya bisa dilakukan, bila menyinggung soal kebijakan atau anggaran pemerintah dalam menyokong Pemilu.

Mahfud menyebut, DPR atau partai politik berhak menggunakan hak angket. Namun, dia mewanti-wanti, agar penggunaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai koridor, untuk menginvestigasi keputusan pemerintah.

Sekadar latar, usulan hak angket pertama kali dimunculkan oleh Capres 03 Ganjar Pranowo. Dia meminta Komisi II DPR RI menggelar hak angket, karena menilai Pemilu 2024 terindikasi kecurangan.

“Ya silakan saja. Itu ahlinya sudah berbicara, bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol, mau apa ndak. Soal siapa yang boleh diangket, itu ya pemerintah, dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya,” tegas Mahfud di Kopi Klotok Pakem, Sleman, Yogyakarta, Minggu (25/2/2024).

Dengan alasan ini, Mahfud menegaskan, hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk, mengubah Keputusan MK terkait syarat capres-cawapres dalam pemilu. Mengingat sasaran utama hak angket adalah kebijakan pemerintah.

Yang terkait keputusan KPU maupun MK, kata Mahfud, ada jalur tersendiri. Tidak bisa dikaitkan dengan hak angket, yang belakangan ini digaungkan.

“Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Tidak akan mengubah keputusan MK. Itu jalurnya tersendiri. Yang berhak melakukan hak angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu terkait kebijakan pemerintah, menurut konstitusi, hanyalah DPR,” papar Mahfud.

Dia bilang, sasaran hak angket tak hanya sekadar kebijakan pemerintah. Penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, juga termasuk. Begitu pula kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun pemerintah.

“Jadi, Ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket ya pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh. Kebijakannya dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah,” beber Mahfud.

Dalam kesempatan ini, Mahfud membantah pernyataan sejumlah kalangan, yang menyebut hak angket tidak cocok dikaitkan dengan pemilu.

“Siapa bilang tidak cocok. Ini bukan masalah pemilunya, tetapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu,” terang Mahfud.

Kendati begitu, Mahfud mengaku tak mau cawe-cawe atas hak angket. Menurutnya, itu adalah ranah DPR dan partai politik. Saat ini, posisinya tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket.

“Saya nggak ikut di situ, karena saya tidak punya wewenang untuk melakukannya. Tetapi, sebagai ahli hukum, kalau saya ditanya apakah boleh, jawabannya amat sangat boleh,” tegas Mahfud.

Merujuk hasil real count KPU per Minggu (25/2/2024) pukul 19.00.15 WIB, dengan progress 76,92 persen(633.248 dari 823.236 TPS), paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih angka 58,84 persen atau meraup 74.005.454 suara.

Mengungguli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mengumpulkan angka 24,41 persen atau 30.693.955 suara, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengantongi angka 16,75 persen atau 21.067.925 suara.https://buerinas.com/